IMF telah memberikan saran yang menarik kepada otoritas Turki. Menurut Jim Walsh, kepala misi IMF untuk Turki, pemerintah harus menghindari terulangnya kenaikan upah minimum terakhirnya, yang sebelumnya memicu lonjakan inflasi. Sangat penting untuk mencegah konsekuensi negatif dan tetap waspada.
Alih-alih menaikkan upah minimum, Walsh merekomendasikan untuk berfokus pada langkah-langkah dukungan bagi segmen populasi termiskin. Ia juga percaya bahwa masih terlalu dini untuk berbicara tentang penurunan suku bunga karena inflasi di Turki masih jauh di atas 2%.
Otoritas Turki diharapkan menyetujui besaran kenaikan upah minimum pada bulan Desember, dengan angka baru yang akan diumumkan pada awal tahun 2025. Khususnya, upah minimum dinaikkan sebesar 49% pada bulan Januari 2024, yang menyebabkan lonjakan inflasi baru selama kuartal pertama. "Kami berharap hal itu tidak terjadi tahun ini, karena kami tahu dari pengalaman di banyak negara dengan inflasi tinggi bahwa penetapan upah seperti ini di tingkat nasional merupakan jangkar yang besar bagi ekspektasi inflasi," kata Walsh.
Setelah kenaikan upah minimum baru-baru ini, Turki mengalami kenaikan inflasi yang tajam, yang mencapai puncaknya pada 75% pada Mei 2024. Namun, pertumbuhan harga konsumen kemudian melambat, turun menjadi 49,4% pada September, di bawah suku bunga acuan bank sentral sebesar 50%.
Untuk menstabilkan situasi, para ahli mendesak pemerintah Turki untuk fokus pada pengembangan program sosial yang memberikan dukungan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Mereka mengantisipasi bahwa transfer tunai dan bantuan pemerintah yang ditargetkan akan membantu meningkatkan pendapatan pekerja bergaji rendah.
Khususnya, bank sentral Turki membiarkan suku bunga tidak berubah pada bulan Oktober, dengan menyatakan bahwa data inflasi baru-baru ini "meningkatkan ketidakpastian." Para ahli menafsirkan ini sebagai sinyal agresif dari regulator, yang menunjukkan bahwa pelonggaran kebijakan moneter tidak mungkin terjadi sebelum tahun 2025.