Jepang mengambil sudut pandang baru terhadap blockchain dan token-token yang tidak dapat dipertukarkan (non-fungible tokens), setelah menyadari peluang besar yang dihadirkan oleh inovasi ini.
Pekan lalu, Shigeru Ishiba, perdana menteri Jepang yang baru dan ketua Partai Demokratik Liberal, mengungkapkan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mendukung NFT dan penerapan luas teknologi blockchain.
Menurut Ishiba, pemerintah Jepang bermaksud memanfaatkan keunggulan blockchain dan NFT seperti kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang transparan, aman, dan terdesentralisasi. Perdana menteri yang baru ditunjuk ini percaya bahwa inovasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi ekonomi Jepang. "Dengan menggunakan teknologi blockchain, NFT, dan yang lainnya, kami akan berupaya untuk memaksimalkan nilai dari berbagai produk lokal analog, seperti pengalaman kuliner dan pariwisata," jelas Ishiba, dengan menambahkan bahwa hal ini dapat membantu negara mencapai level kelas dunia dalam area-area tersebut. Ia juga menyoroti kemampuan blockchain untuk menawarkan platform yang dapat diandalkan untuk memverifikasi asal dan keaslian barang, memastikan bahwa konsumen dapat melacak seluruh proses produksi, dari bahan mentah hingga produk akhir.
Pemerintah Jepang optimis bahwa mengintegrasi NFT dengan industri pariwisata dan hiburan akan membuka peluang-peluang baru untuk mempromosikan objek wisata setempat. Beberapa wisatawan bahkan dapat menerima hadiah dalam bentuk token yang unik atau potongan harga pada perjalanan berikutnya, usul perdana menteri.
Sebelumnya, CEO JAN3 Samson Mow mendorong pemerintah Jepang membeli token BTC, yang dapat digunakan untuk membantu menstabilkan perekonomian nasional.