Pasar hidrokarbon global kini sedang kalang kabut. Menurut Wall Street Journal; Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan bahwa harga minyak berpotensi mengalami penurunan hingga $50 per barel.
Menteri Energi Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman sudah memperingatkan anggota OPEC+ bahwa penurunan harga minyak secara drastis seperti itu dapat terjadi apabila aliansi tersebut tidak mampu mematuhi pemangkasan produksi yang sudah disepakati.
Seperti yang dicatat oleh WSJ, pernyataan ini ditafsirkan oleh anggota OPEC+ lainnya sebagai ancaman yang terselubung. Pangeran tersebut menyampaikan ketidakpuasannya, terutama merujuk pada Irak dan Kazakhstan, di mana keduanya dilaporkan telah mengabaikan komitmen mereka terhadap kartel.
Ancaman tersebut menyiratkan bahwa Arab Saudi siap untuk melancarkan perang harga dengan melakukan peningkatan produksi minyak. Meskipun hal ini berpotensi menekan harga untuk sementara waktu, keadaan ini akan memungkinkan kerajaan untuk kembali meraih pangsa pasarnya yang merosot melalui peningkatan produksi.
Menurut Financial Times, Riyadh berpotensi mengambil tindakan yang ekstrim seperti itu, dengan memanfaatkan biaya produksi yang rendah demi menimba produksi dengan cepat. Spekulasi semakin meluas terkait kerajaan tersebut bisa saja menghentikan pemotongan produksi secepatnya pada 1 Desember 2024.
Sementara itu, Arab Saudi mendukung pembatasan produksi minyak untuk mempertahankan harga global, dengan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam OPEC+. Namun, negara ini merasa frustasi terhadap kegagalan anggota lain yang ingin memenuhi kuota mereka, sementara pertumbuhan produksi di luar kartel terutama di Amerika Serikat malah menghambat upaya mereka untuk menjaga harga berada pada tingkat yang diinginkan. Oleh karena itu, kerajaan Arab menghadapi kerugian akibat pengurangan produksi yang mengakibatkan harga minyak semakin rendah.
Sebelumnya, saat harga minyak berjangka masuk ke level $70 per barel, para pelaku pasar berspekulasi bahwa OPEC+ kehilangan kendali atas pasar komoditas. Dengan mempertimbangkan hal ini, para analis percaya bahwa beberapa negara kemungkinan akan segera menarik diri dari perjanjian tersebut.