Pekan lalu, pemerintah AS akhirnya menyetujui kenaikan batas utang sebesar $480 miliar. Ini membantu menunda technical default selama 2 bulan. Jumlah uang ini akan cukup untuk Departemen Keuangan AS membayarkan tagihan hingga 3 Desember. Sementara itu, Menteri Keuangan Janet Yellen sekali lagi telah kembali ke gagasan pajak koporat tunggal. Inti dari inisiatif ini adalah perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan diwajibkan untuk membayar pajak tunggal. Menurut Yellen, proposal itu telah disetujui oleh 136 negara. Apa tujuan dari pajak korporat tunggal? AS dan negara makmur lainnya dengan perekonomian yang kuat sudah lelah terus kehilangan miliaran dolar ketika banyak perusahaan dan divisinya bersembunyi di negara-negara surga pajak. Dengan kata lain, pajak di Siprus contohnya, jauh lebih rendah dari pajak di AS atau Jerman. Jelas, banyak perusahaan (kecil atau besar) mendaftar di Siprus untuk membayar tarif pajak minimum dan tetap menyediakan layanan mereka ke seluruh dunia. Ternyata perusahaan Amerika dengan akses ke pasar semua negara dapat terdaftar di Malaysia atau Siprus atau negara lainnya dan membayar hampir 0 pajak. Inilah tepatnya yang ingin diperbaiki oleh negara-negara kaya, dengan memperkenalkan pajak korporat tunggal sebesar 15%. Dalam kasus ini, registrasinya tidak lagi menjadi masalah karena perusahaan akan membayar pajak yang sama seperti yang mereka bayarkan di AS.
Pada waktu yang sama, inti dari proposal ini belum sepenuhnya jelas. Bahkan, proposal telah dimasukkan dalam APBN AS untuk 2022. Ponnya adalah perusahaan yang ingin meminimalisir pembayaran pajak akan terus melakukannya bahkan jika tarif pajak dinaikkan ke 15% di seluruh dunia. Selain itu, tidak berarti bahwa korporasi dan divisi mereka akan langsung meninggalkan Siprus dan kembali ke AS, Jerman atau Prancis. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang produksinya berlokasi di negara-negara dengan tenaga kerja berupah lebih murah dan pajak yang lebih rendah, situasinya akan tetap sama. Bahkan, perusahaan seperti itu menyediakan kesempatan kerja untuk warga dari negara miskin. Oleh karena itu, kehadiran mereka menjadi keuntungan besar bagi negara-negara itu. Untuk alasan itulah, pemerintah mereka tengah mengupayakan dan akan melakukan segalanya untuk menjaga industri besar tetap dalam wilayah mereka karena menguntungkan untuk ekonomi mereka. Sementara itu, semua upaya untuk mengembalikan pabrik dan perusahaan ke AS dari luar negeri gagal di bawah pemerintahan Trump. Jadi, jika pemerintahan yang sekarang berencana untuk melakukan hal yang sama, yang mungkin tetap tidak berhasil.